IDUL FITRI SEBAGAI MOMEN PEMBEBASAN
Friday, October 28th, 2005IDUL FITRI SEBAGAI MOMEN PEMBEBASAN
TANGGAL 3 November ini menjadi hari bermakna bagi segenap umat muslim di seluruh dunia, karena hari itu bertepatan dengan 1 Syawal 1425 Hijriah, di mana umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah hari kemenangan dan kebebasan menuju kesucian. Dari segi kolosal serta semangat umat Islam dalam menyambut hari kemenangan ini, menurut Cak Nur (2000; 127), Hari Raya Idul Fitri dapat disepadankan dengan Thanksgiving Day di Amerika Serikat, saat rakyat bersuka ria dengan bersyukur kepada Tuhan bersama seluruh keluarga.
Dalam Hari Raya Idul Fitri terkandung makna kembali ke hakikat, kembali merdeka setelah sebulan berada dalam masa ujian dan penyucian. Nilai paling fundamental adalah kemerdekaan sebagai manusia dan bangsa. Namun, di hari yang suci ini kita tidak hanya hanyut dalam keagungan seremonial, tetapi yang lebih penting melakukan kontemplasi akan hakikat kemerdekaan.
Sejatinya, sebagai negara ketiga bangsa ini belum seutuhnya merdeka. Penjajahan yang dilakukan Barat secara fisik memang telah tiada. Namun, kolonialisme itu telah mengalami proliferasi paling sempurna dalam bentuk neo-kolonialisme dan globalisasi. Semua itu merupakan proses dominasi dunia pertama (Barat) terhadap negara dunia ketiga.
Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud Arturo Escobar. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements, dia membagi fase dominasi menjadi tiga. Pertama, kolonialisme, yang dominasinya dilakukan melalui ekspansi fisik. Periode ini berakhir setelah Perang Dunia II bersamaan dengan bom di Nagasaki dan Hirosima Jepang.
Kedua, era neo-kolonialisme. Penjajahan melalui penyebarluasan teori dan ideologi dalam wujud konsep pembangunan. Ketiga, fase imperalisme lewat jalan globalisasi. Meski era pembangunan belum berakhir, kapitalisme telah membuat mekanisme baru untuk melakukan dominasi. Hal itu tampak pada konsep lembaga finansial global yang diperkuat dengan ideologi pasar bebas, rezim GATT, WTO, perusahaan transnasional (TNCs), NAFTA, APEC, ASEAN, dan sebagainya. Integrasi ekonomi sebuah negara dipaksa secara halus untuk mengikuti kemauan pasar dan kapitalisme global (Fanani, 2004).
Sebenarnya, bagaimana menghindari jebakan imperialisme modern? Agama punya peran penting di dalamnya. Dalam konteks kekuatan negara dunia ketiga yang kian menggurita, agama bisa dijadikan kekuatan liberatif. Tidak hanya Islam, semua agama samawi memiliki potensi yang sama.
Dalam konteks Indonesia yang dikenal religius dan berpenduduk mayoritas Islam, menyimpan potensi yang tidak sepele untuk membendung dominasi Barat. Agama yang dimaksud bukanlah agama yang hanya memedulikan domain spiritual dan moral atau hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Merujuk pada kerangka teoritik Ali Syari’ati, agama mampu menjelma sebagai kekuatan liberatif jika ia dijadikan sebagai ideologi emansipasi dan pembebasan.
Dalam konteks ini, lanjut Syaria’ti, agama merupakan sistem ide, kelengkapan, dan totalitas yang tidak hanya terbatas kepada pemurnian moral individu atau perwujudan hubungan spiritual. Melainkan sebuah idiologi revolusioner yang menembus semua bidang kehidupan, khususnya politik, dan memberi semangat bagi umat untuk berjuang melawan semua bentuk tekanan, penindasan, dan ketidakadilan sosial.
Secara strategis, Hasan Hanafi menawarkan Osidentalisme sebagai upaya mencandra Barat. Hanafi menyadari bahwa globalisasi merupakan keniscayaan yang tak dapat dielakan. Namun, bukan berarti kita harus menerimanya begitu saja (take for granted). Karenanya harus ada asimilasi sehingga kita tidak teralienasi. Nah, oksidentalisme berfungsi agar kita tidak miopik dalam memahami Barat dan globalisasi, sembari indepedensi kita sebagai bangsa yang merdeka tetap terjaga.
Lokus dari semangat liberatif yang tersimpan rapi dalam agama samawi adalah bagaimana kita mereformasi pemahaman keagamaan yang cenderung normatif-ritualistik menuju keberagamaan yang kental praksis sosial. Inilah yang dicita-citakan Mahmud Mohammad Thaha melalui gagasan syariat demokratik-nya. Inti gagasan ini adalah bagaimana menghadirkan agama dalam wajah yang egaliter dan demokratis.
Namun, prakondisi intelektual yang harus dibangun, agama jangan hanya dipahami dari perspektif agama itu sendiri. Ia harus dilengkapi dengan perangkat ilmu sosial dan humaniora seperti filsafat, antropologi, dan sejarah. Dengan demikian, agamawan akan memiliki sensitivitas tinggi dalam melakukan kontektualisasi spirit agama dengan situasi yang melingkupi umat. Hanya dengan cara inilah agama menjadi fungsional. Dia akan mampu mengakhiri dominasi Barat, minimal membatasi penetrasi pengaruhnya.
Di Hari Raya Idul Fitri, kita renungkan kembali kondisi riil diri kita dan kemudian menyusun praksis gerakan menuju kebebasan yang sebenarnya. Salah satu cara yang paling efektif dan penting adalah dengan merekonstruksi bangunan kegamaan. Semoga Hari Raya Idul Fitri kali ini dapat menjadi momen yang benar-benar membebaskan.
M HILMI FAIQ
Sekretaris Center for Religious and Social Studies (ReSIST) Malang dan Aktivis JIMM
