Dunia Faiq

Sastra Sufi di Tengah Himpitan Rezim Represif

Judul Buku : Oposisi Sastra Sufi

Penulis : Aprinus Salam

Editor : Retno Suffatni

Penerbit : LKiS, Yogyakarta

Edisi : Cetakan Pertama, Juni 2004

Tebal : LKiS, Yogyakarta(termasuk indeks)

Peresensi : M. Hilmi Faiq (Mahasiswa Psikologi UMM)

YOGYA selama ini dikenal sebagai kota yang amat identik dengan nilai Jawa. Jika Jawa merupakan representasi dari Indonesia, maka yogya adalah titik sentral kelahiran budaya Indonesia. Bila dilacak secara historis, dari kota ini telah melahirkan tidak sedikit individu maupun kelompok-kelompok pergerakan kebudayaan. Menengok ornamen-ormanen fisik yang tergambar di seantero Yogya seperti Borobudur, keraton Yogya, maupun arsitektur bangunan rumah penduduk, terkesan jelas bahwa kota yang kental dengan nuansa keraton ini kaya akan nilai budaya. Bukan hanya itu, keagungan budaya Yogya juga termanifestasi dari sistem nilai yang dianut, seperti keluhuran, ruhani, bahkan magis. Tidak sulit kiranya melacak kelestarian nilai-nilai terebut, karena masyarakat Yogya amat identik dengan prilaku-prilaku yang mencerminkan kehalusan, sopan-santun, ramah, bersahabat, kompak, dan rukun. Kalau toh muncul letupan-letupan emosional seperti amarah atau konfilk fisik, kapasitasnya tidak begitu memadai, sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap sistem nilai yang telah mapan.

Nah, buku yang berjudul Oposisi Sastra Sufi ini mencoba memotret salah satu pergerakan budaya yang terjadi di Yogyakarta. Sengaja, obyek yang dijadikan kajian adalah puisi sufi pada era 1980-an sampai 1990-an. Secara spesifik, buku ini ingin mengupas latar sosial-politik kemunculan sastra sufi tersebut.

Untuk membangun distingsi yang jelas antara sastra sufi dengan sastra Islam atau sastra religius misalnya, maka Aprinus Salam menguaraikan beberapa ciri pokok sastra sufi. Bagi penulis yang juga peneliti pada Pusat Studi Kebudayaan UGM ini, sastra sufi merupakan sastra yang mempersoalkan prinsip tauhid, ke-Ada-an Tuhan, fana-baka, penetrasi Tuhan dan kehendak bebas manusia serta derivasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. dari sini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa, sastra sufi dengan sendirinya berdimensi religius dan islami, namun tidak selamanya sastra religius merupakan sastra sufi (hal. 2-3).

Bagi penulis yang dilahirkan di Riau ini, telah lama muncul kecenderungan masyarakat untuk memposisikan sastra sebagai fenomena yang hanya berhubungan dengan dunia khayalan. Hanya didekati oleh orang-orang iseng yang ingin menghabiskan waktu kosong, sehingga terkesan tidak ada hubungan signifikan dengan riuh-reda persoalan bangsa dan masyarakat. Selain itu, sastra seringkali hanya diapresiasi sebagai hiburan ekskusif, serta untuk memberi kesan dan legitimasi bahwa sebetulnya kita berperadaban. Sehingga terasa sekali bahwa sastra merupakan entitas yang terpinggirkan dan sunyi.

Bagi Salam, situasi paradigmatik ini kemudian berimbas pada kebijakan yang diambil oleh negara. Hampir bisa dipastikan bahwa kebijakan negara selama ini belum ada yang memadai terhadap dunia sastra, terutama sastra sufi.

Kecenderungan di atas kemudian melahirkan kecenderungan lain dari kelompok yang menginginkan sastra diapresiasi secara memadai. Sehingga dia mampu berperan secara berarti dalam proses sosial, politik dan budaya. Di Yogya, pada dekade 80-an secara teoritis upaya-upaya tersebut semakin berpengaruh dan lambat laun mendapat dukungan secara luas.

Secara panjang lebar, penulis yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM ini memaparkan secara panjang lebar mengenai munculnya sastra sufi pada dekade 80-an sampai 90-an dengan praktik kekuasaan Orde Baru. Seperti galib diketahui, orde baru dengan langgam kekuasaan Islam Jawa telah menjebak Indonesia pada situasi represif, demokrasi semu, dan sekularistik. Hal ini berimplikasi secara serius bagi Islam santri, yakni tersingkirnya peran sosial dan politk Islam. Kondisi tersebut secara diam-diam mendapat perlawanan dari sebagian intelektual (penyair) dengan mengartikulasikan wacana dan pemikirannya melalui sastra sufi. Pilihan strategis dan taktik ini didasarkan atas alasan bahwa sastra sufi tidak mudah terdeteksi karena dalam banyak hal dia hanya bergerak dalam domain epistemologi (hal. 176)

Jelas kiranya bahwa lahirnya sastra sufi di Yogya, atau bahkan Indonesia, bukan sekedar peristiwa sastra belaka. Sastra sufi lahir dari diskursus, dialog, representasi, gesekan dan negosiasi dengan kehidupan nyata yang tidak bisa dibilang mudah. Itulah politik sastra, yang berada di jalur oposisi atau pinggiran.

http://www.i2.co.id/news/detail_resensi_buku.asp?id=120

NU dalam Sorotan Media

Judul buku : NU Politik: Analisis Wacana Media

Penulis : Fathurin Zen

Editor : Fuad Mustafid

Penerbit : LKiS Yogyakarta

Edisi : Cetakan I, April 2004

Tebal : xxviii + 284 halaman (termasuk indeks)

Peresensi : M Hilmi Faiq )

NU merupakan entitas yang tidak saja layak mendapat apresiasi karena peran kesejarahannya, tetapi juga senantiasa menarik untuk dikaji. Ormas Islam yang diririkan KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1926 ini, telah berkembang menjadi komunitas gigantis yang mampu menyedot perhatian banyak kalangan untuk mengkajinya dari berbagai perspektif. Tidak kurang dari Greg Barton, Perter L. Berger, Leonard Binder, Greg Fealy, H. Feith, C. Geertz, Robert W. Hefner, Horikoshi, K.D. Jackson, serta Karel A. Steenbrink, sering kali menjadikan NU sebagai obyek kajian. Kebanyakan ilmuwan tersebut menyimpulkan, bahwa NU sebagai komunitas maupun ormas adalah dinamis serta memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap kehidupan sosial serta politik bangsa.

Terlebih ketika Ormas yang sempat menjadi partai politik ini dikomandani KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sejak masa itu, NU kian fenomenal. Hal ini karena strategi yang diterapkan Gus Dur dalam menentukan langkah-langkah NU cenderung devian, keluar dari mainstreem awal. Misalnya, bagaimana Gus Dur memperbaharui pemahaman tentang Khittah serta sikap dia yang kontroversial berkenaan dengan NU, adalah beberapa hal yang makin menmguatkan kesan dinamika NU.

Kini, dinamika NU makin kentara ketika terjadi tarik ulur antara kepetingan politik praktis dengan kepentingan masa depan NU sendiri. Keberanian Hasyim Mudzadi sebagai Ketua PBNU untuk menjadi sebagai cawapres yang dinilai sebagai upaya mempolitisasi NU, serta kegigihan Gur Dur yang didukung PKB melawan KPU tempo hari, merupakan tanda (signifier) bahwa NU memang dinamis (signified).

Gerak-gerik NU yang senantiasa fenomenal ini, menjadi komoditas bagi media untuk dijual ke tengah publik. Tentu saja realitas hasil konstruksi media tidak lepas dari muatan idiologis tertentu. Suatu realitas dapat saja tampil dalam wajah yang berbeda pada media yang berbeda. Karenanya, realitas bentukkan tadi tidak selamanya mampu menghadirkan realitas yang sebenarnya.

Berkaitan dengan itu, buku NU Politik: Analisis Wacana Media ini merupakan salah satu kerja kreatif yang mencoba melacak media (cetak) dalam mengkonstruksi kasus sejenis yang dikemas dalam media bersangkutan. Empat media cetak menjadi basis analisis. Yakni Kompas dan Media Indonesia yang dianggap mewakili kelompok netral; Duta Masyarakat Baru yang menjadi corong sebagian besar kalangan Islam tradisionalis (NU); terakhir, Republika sebagai representatif kalangan Islam modernis.

Perlu diingat, opini yang terbangun dalam media sering kali tidak mencerminkan kepentingan NU. Sebaliknya, opini tersebut tidak jarang secara politis justeru menyerang eksistensi NU. Karena itu kemudian NU pun melempar opini tandingan ke tengah publik sebagai ikhtiar mentralisir atau meluruskan opini-opini yang dianggap tidak sahih. Segera, yang terjadi adalah perang opini yang mewakili masing-masing kepentingan media, termasuk media milik NU.

NU melalui media yang dimilikinya, tentu saja berupaya melempar definisi realitas dirinya ke tengah publik sebagai definisi paling benar, masuk akal, dan memang seharusnya demikian. Sebaliknya, di seberang sana terdapat kelompok lain yang mendefinisikan realitas NU dengan caranya sendiri yang juga mengklaim sebagai paling sahih. Begitulah, tiap media seolah saling menegasikan opini media lain.

Nah, buku ini sebenarnya mengisahkan suatu periode pertempuran dalam mempertahankan dominasi pembentukkan sebuah realitas. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, Fathurin Zen menilai bahwa NU sebagai realitas tidak bias dikonstruksi secara mandiri oleh humant agent anggotanya, ataupun oleh pelaku sosial tertentu dengan semena-mena. Sebab realitas NU—setidaknya pada masa pemilu seperti sekarang ini—merupakan medan perebutan pelbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Singkatnya, realitas NU bila didekati dengan perspektif konstruktivisme, merupakan kontruksi sosial, produk interaksi sosial berkelanjutan, yang melibatkan pertarungan wacana antara pelbagai versi tentang NU itu sendiri.

Lebih dari itu, penulis yang juga peneliti pada Media Wacth Society ini berusaha menyajikan hasil eksplorasi terhadap teks dalam rangka menangkap ideologi, kepentingan, agenda, dan perspektif politik yang bersembunyi di balik teks atau realitas simbolik ketika realitas NU dikonstruksi. Konten berita yang menjadi bidikan adalah bagaimana media (cetak) yang bersangkutan menggambarkan `prilaku` politik NU serta tokohnya dalam hubungannya dengan gerakan sosial-keagamaan dan gerakan politik kelompok Islam modernis.

Selain sebagai upaya memahami konstruksi sosial NU, buku yang merupakan pengembangan dari tesis penulis pada jurusan Ilmu Komunikasi Pascasarjana UI ini semakin menemukan signifikansinya sebagai jembatan untuk memahami bagaimana critical discourse analysis bermain. Akhirnya, pesan moral yang terkesan dalam buku ini, mengajak kita untuk senantiasa memilah-milah, menelisik, dan mencermati "ideologi" media, sehingga kita tidak "tersesat" dalam rimba opini yang belum tentu benar.

*)Peneliti Center for Religious and Social Studies (RëSIST) Malang, kini tinggal di Paciran-Lamongan