Dunia Faiq

Para PNS menunggu waktu duhur pada jam kerja

KOMPAS Jawa Barat Hari: Jumat Tanggal: 14-09-2007 halaman: A Penulis: Faiq, Mohammad Hilmi

Kinerja Birokrasi

PUASA, TANTANGAN ETOS KERJA

Jam dinding di dalam Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung menunjukkan
pukul 11.30, Kamis (13/9). Suasana hening. Hanya ada beberapa jemaah
yang mendirikan shalat duha sambil menunggu waktu shalat dzuhur tiba.
Sebagian ada yang khusyuk membaca Al Quran di dekat salah satu tiang masjid.
    Tak jauh dari mereka duduk, dua orang berseragam pegawai negeri
sipil (PNS) tampak duduk sambil terkantuk-kantuk. Tak lama kemudian
datang seorang lagi dengan pakaian serupa. Dia langsung merebahkan
diri di samping teman-temannya. Selang sekitar 10 menit, terdengar
dengkuran halus. Dia tidur.
    Di ujung ruang masjid tampak juga seorang PNS terlelap. Dia sama
sekali tidak sadar bahwa di sekelilingnya sudah mulai ramai orang yang
menunaikan shalat duha. "Dari jam 10.15 tadi dia sudah tidur di sana,
mungkin lemas karena puasa," kata seorang penjaga masjid.
    Setiap awal bulan puasa, pemandangan tersebut kerap terlihat. Para
PNS "mencuri" jam kerja untuk tidur dengan alasan sedang puasa. Mereka
seolah lupa bahwa ada masyarakat yang harus mereka layani.
    Muhammad Riyan dari Dewan Pimpinan Wilayah Hizbut Tahrir
Indonesia, kemarin, mengatakan, banyak orang belum dapat memahami amal
ibadah puasa secara menyeluruh. Mereka masih menilai kewajiban puasa
sebagai beban.
    Padahal, lanjutnya, dalam Al Quran disebutkan bahwa salah satu
tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa berarti
takut kepada Allah atau meninggalkan segala larangan-Nya dan
mengerjakan perintah-Nya. "Takwa itu berarti dekat dengan Allah.
Implementasinya, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
    Riyan menilai bahwa masi h banyak anggota masyarakat yang melihat
puasa di bulan Ramadhan sebagai sesuatu yang asing. Padahal, Allah
menganjurkan agar sebelum memasuki bulan Ramadhan, yakni bulan Rajab
dan Syakban, umat manusia berpuasa. Ini dapat diartikan sebagai masa
persiapan memasuki Ramadhan.
    "Kalau tak ada persiapan, maka terjadi loncatan. Ibaratnya orang
olahraga tanpa pemanasan akan shock atau cedera," kata Riyan.

Seharusnya meningkat
    Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Dadang Kahmad
sependapat dengan Riyan. Baginya, kinerja selama Ramadhan tidak akan
terkendala kalau para PNS sudah terbiasa dengan puasa sunah. "Karena
banyak yang kurang biasa berpuasa, saat masuk bulan Ramadhan itu
menjadi mengagetkan, jadi lesu dan lemas. Butuh adaptasi," ujarnya.
    Dadang berharap para PNS ini hanya butuh waktu sehari untuk
beradaptasi. Selanjutnya mereka tetap dapat melayani masyarakat secara
maksimal meskipun sambil berpuasa. Kalau selama berpuasa mereka tetap
lemas, ini kontraproduktif dengan tujuan puasa itu sendiri.
    Menurut Dadang, tujuan puasa antara lain adalah meningkatkan
keimanan, etos kerja, dan prestasi. Artinya, dengan berpuasa kinerja
seseorang semestinya meningkat.
    Segala bentuk ibadah, lanjutnya, telah dirancang Allah agar tidak
mengganggu aktivitas umat-Nya sehari-hari. Seperti puasa dan shalat,
di negara-negara yang berbudaya tinggi itu semua tidak mengganggu kinerja.
    "Warga Indonesia yang bekerja di negeri orang dengan kultur
kerjanya tinggi, mereka tidak ada masalah. Di Arab sendiri, shalat
cukup waktu 10 menit dan kemudian warga kembali bekerja secara
serius," kata Dadang.
    Ia menjelaskan, fenomena menurunnya kinerja PNS pada awal Ramadhan
adalah masalah budaya. Warga di negeri ini selalu punya alasan untuk
bisa bekerja dengan lalai dan malas. Jangankan saat bulan puasa, di
bulan-bulan yang lain juga banyak pegawai yang memiliki banyak waktu
luang daripada bekerja secara serius.
    Dengan adanya puasa, seolah ada kambing hitam yang layak
dipersalahkan atas menurunnya kinerja pegawai.
    Dadang mengatakan, kalau puasa dijadikan alasan atas menurunnya
kinerja pegawai dan mengganggu pelayanan publik, sudah saatnya ada
pencerahan yang lebih jauh akan pentingnya puasa. Perlu ditanamkan
kesadaran bahwa melayani kepentingan orang lain itu merupakan bagian
dari ibadah. Ini harus diberikan secara simultan dan integratif.
    Sementara itu, Asisten Daerah II Bagian Ekonomi Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung Taufik Rachman dalam ceramah tarawih
perdana di Masjid Al-Ukhuwah menyatakan, puasa harus dijadikan momen
penting peningkatan kualitas pribadi. "Puasa jangan dijadikan beban
karena puasa itu menyehatkan, sehat jasmani dan rohani," ujarnya.
(Mohammad Hilmi Faiq)

PUASA HARI PERTAMA, KANTOR SEPI
                        Jadwal Harus Dipatuhi

Bandung, Kompas
    Pada hari pertama Ramadhan, Kamis (13/9), suasana perkantoran
sepi. Meskipun tetap berjalan, pelayanan publik tidak seramai di luar
Ramadhan. Wali Kota Bandung Dada Rosada pun libur kerja.

    "Bapak (Dada Rosada) hari ini tidak ada kegiatan karena puasa hari
pertama. Beliau hanya berdiam diri di Pendopo (Kota Bandung), mungkin
besok sudah beraktivitas seperti biasa," kata Yanos Septadi, ajudan
Dada Rosada.

    Di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bandung hanya beberapa
pegawai yang masuk kerja. Mereka lebih banyak duduk-duduk. Bahkan,
beberapa pegawai tidur-tiduran di Masjid Al-Ukhuwah yang tidak jauh
dari Kantor Pemerintah Kota Bandung. Ada juga yang menunggu waktu
shalat dzuhur sembari mendirikan shalat duha.

    Suasana serupa juga terjadi di Kantor Unit Pelayanan Satu Atap di
Jalan Cianjur. Meskipun kantor pelayanan publik ini tetap buka,
suasananya tidak seramai di luar Ramadhan. Hanya beberapa pegawai yang
setia menjaga loket.

    Namun, ada rombongan ibu-ibu pegawai yang terdiri dari dua sampai
tiga orang bersiap-siap meninggalkan kantor meski masih dalam jam
kerja. "Maklum, ini kan hari pertama puasa," kata seorang pegawai.
    Andi (26), tukang parkir di Kantor Unit Pelayanan Satu Atap,
mengatakan, sepinya pengunjung dan pegawai pada awal bulan puasa
merupakan hal biasa. Biasanya memasuki hari keempat puasa kantor
kembali ramai. Mungkin karena masih beradaptasi," ujarnya.

    Menurut Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor
061.2/29/Org tertanggal 10 September, yang merujuk pada Surat Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/27/ M.PAN/10/2004
tanggal 14 Oktober 2004, ditegaskan bahwa waktu istirahat adalah pukul
12.00-12.30. Kecuali hari Jumat, waktu istirahatnya mulai pukul
11.30-12.30.

    Dalam surat itu juga diatur bahwa jam pulang kerja untuk instansi
yang memberlakukan lima hari kerja adalah pukul 15.00 untuk hari biasa
dan pukul 15.30 untuk hari Jumat. Adapun untuk instansi yang
memberlakukan enam hari kerja, waktu pulang kerja adalah pukul 14.00.
   Ini berlaku untuk semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat,
termasuk Kota Bandung.

Harus dipatuhi
    Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung
Riantono mengatakan, kalau sudah ditetapkan sedemikian rupa, jadwal
tersebut harus dipatuhi. Tidak ada pembenaran untuk melanggarnya.   
"Untuk urusan pelayanan pemerintahan harus berjalan, tidak memandang
apakah itu sedang bulan puasa atau tidak. Jangan sampai ada perbedaan
tingkat pelayanan antara saat puasa dan di luar puasa, ungkapnya.

    Menurut Riantono, pengaturan jadwal kerja selama bulan puasa
tersebut sudah berdasarkan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu,
sangat tidak bijak kalau pegawai melanggarnya dan kemudian menyalahkan
puasa.

    Sementara itu, bukan hanya kantor pemerintahan yang sepi,
melainkan juga Kantor DPRD Kota Bandung. Tempat parkir yang biasanya
diisi mobil mewah anggota DPRD itu tampak lengang. Dalam daftar hadir
hanya ada enam anggota DPRD yang membubuhkan tanda tangan.

    Sementara pada pukul 13.00, Gedung DPRD Kota Bandung sudah amat
sepi. Hanya Wakil Ketua Komisi B M Iqbal Abdul Karim, anggota Komisi B
Adi Wahyono, dan beberapa pegawai Sekretariat DPRD Kota Bandung yang
masih berada di sana.

    Sebanyak 13 anggota DPRD Kota Bandung dikabarkan sedang ke Jakarta
untuk berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri tentang struktur
organisasi dan tata kerja Kota Bandung. Anggota DPRD Kota Bandung
lainnya tidak hadir tanpa penjelasan. (MHF)

Kompas, Jabar- 13 September 2007

Anggota DPRD Dapat Laptop Baru

Harga Setiap Unit Rp 19,8 Juta

Anggota Panggar DPRD Kota Bandung Endrizal Nazar tengah mengoperasikan laptop di kantor Farksi PKS, Rabu (12/9). Sekretarait DPRD Kota Bandung mendistribusikan 21 laptop baru kepada anggota DPRD Kota Bandung.

Bandung, Kompas - Meskipun sempat memunculkan berbagai kritik dan kecaman, proyek pengadaan laptop untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terus berjalan. Bahkan, kini 21 anggota DPRD Kota Bandung telah mendapatkan laptop tersebut.

Sekretaris DPRD Kota Bandung Ebet Hidayat, Rabu (12/9), mengatakan, laptop-laptop tersebut sudah tersedia sejak Jumat. Sebanyak 15 laptop didistribusikan kepada anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung, 3 unit untuk pimpinan DPRD Kota Bandung, 1 unit untuk Badan Kehormatan, 1 unit untuk Panitia Urusan Rumah Tangga, dan 1 unit untuk Panitia Legislasi. Satu unit lagi masih menunggu keputusan Ketua DPRD Kota Bandung Husni Muttaqin.

Sebelumnya, tahun 2004, setiap pimpinan DPRD Kota Bandung telah mendapat satu laptop. "Dengan mendapatkan laptop baru, (laptop) yang lama sudah kami tarik dan sekarang digunakan di Sekretariat DPRD," kata Ebet.

Beda spesifikasi

Spesifikasi laptop yang diterima anggota DPRD Kota Bandung kali ini lebih bagus dibandingkan dengan yang ditawarkan pemenang tender pada awal lelang. Namun, CV Adhitiya Darma sebagai pemenang tender kesulitan mencari laptop dengan spesifikasi itu. Awalnya, spesifikasi laptop adalah merk Sony Vaio dengan ukuran monitor 11,1 inci. Memorinya mencapai 1 gigabit (GB) dengan kapasitas hard disk 60 GB.

Laptop tersebut juga dilengkapi dengan wireless network intel PRO/Wireless 3945 ABG, wireless bluetooth versi standar 2.0, slot provided, card reader provided, serta interface provided. Sistem operasi yang digunakan dilindungi dengan lisensi, yakni O/S provided Microsoft Windows Vista Business. Prosesornya menggunakan Intel Core Solo U 1400.

Beberapa spesifikasi itu kemudian berubah, antara lain memorinya menjadi 2 GB dengan kapasitas hard disk 80 GB, wireless network intel PRO/Wireless 2200 BG, modem integrated, dan audio yang awalnya compatible menjadi integrated. Total biaya mencapai Rp 436 juta atau Rp 19,8 juta per unit.

"Bagi kami tidak masalah, yang penting laptop itu minimal sesuai dengan spesifikasi awal atau kalau bisa lebih bagus," kata Ebet.

Minta dilatih

Anggota Panitia Anggaran, Endrizal Nazar, tampak membawa laptop baru dan bersiap mengutip data di dalamnya untuk menjelaskan kepada wartawan di Kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. "Saya menerima laptop baru ini pada Jumat kemarin," ujar Enrizal.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Herry Mei Oloan juga telah menerima laptop sejenis, kemarin. Namun, dia mengaku belum sepenuhnya mampu mengoperasikan fitur di dalamnya. Dia baru bisa mengoperasikan beberapa program, seperti Microsoft Word dan Excel. Untuk menyambungkan laptop dengan internet, Herry masih kesulitan.

Oleh karena itu, dia meminta agar Sekretariat DPRD Kota Bandung segera menyelenggarakan pelatihan. Dengan demikian, anggota DPRD Kota Bandung dapat menggunakan laptop secara maksimal dan bekerja lebih optimal.

Menanggapi hal ini, Ebet mengatakan, pihaknya akan segera menggelar pelatihan pengoperasian laptop bagi anggota DPRD. Materi pelatihan ini akan dimulai dari dasar-dasar pengetahuan laptop dan internet. "Bagi anggota DPRD yang kemampuan mengoperasikan laptopnya di atas rata-rata, tetap dilatih dari awal atau untuk sementara dia tidak masuk kelas dulu," Ebet menjelaskan.

Namun, dia belum tahu secara detail materi yang akan diber ikan. Pihaknya masih mencari konsultan untuk membicarakan hal ini. "Waktunya juga kami belum bisa memastikan," ujarnya. (MHF)

Kompas jabar, 13 September 2007

Bawaku Makmur
Baru Tersedia Rp 4 Miliar

Bandung, Kompas - Pemerintah Kota Bandung meminta tambahan dana bantuan wali kota khusus atau Bawaku Makmur sebesar Rp 14 miliar. Namun, kebijakan umum dan plafon dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2007 baru tersedia Rp 4 miliar.

Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Bandung, Endrizal Nazar, mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya, Rabu (12/9). Namun, menurut dia, tidak tertutup kemungkinan jumlah dana itu akan ditingkatkan. Semua bergantung pada hasil pembahasan APBD Perubahan.

Awalnya, Pemerintah Kota Bandung mengusulkan penambahan dana Bawaku Makmur dengan mengalihkan dana asuransi kesehatan untuk warga miskin (askeskin) yang nominalnya mencapai Rp 14 miliar. Alasannya, dana askeskin sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga Pemkot Bandung tidak perlu mengalokasikannya lagi.

Akan tetapi, ada sebagian komponen dalam askeskin yang tak dibayar pemerintah pusat, terutama bagi warga yang hanya memiliki surat keterangan tanda miskin. "Yang kami inginkan, jangan sampai ada warga miskin yang harus mengeluarkan biaya untuk berobat," ujar Endrizal.

Dana penyangga ini dialokasikan sebesar Rp 5,9 miliar. Pemkot Bandung perlu juga mengalokasikan anggaran untuk Rumah Sakit Daerah Ujungberung dan Rumah Sakit Bersalin Astana Anyar. Anggaran ini untuk pengadaan mobil ambulans, perlengkapan binatu, dan peningkatan sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini untuk mendorong program Bandung Sehat 2007.

Dengan pengurangan tersebut, dana askeskin yang dapat dialihkan ke Bawaku Makmur hanya Rp 4 miliar. "Tetapi, jika ada pos yang tak efisien atau tak sesuai dengan prioritas, anggarannya akan dialihkan ke Bawaku Makmur," kata Endrizal.

Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, semua besaran yang diajukan ke Panggar DPRD Kota Bandung berdasarkan data nyata di lapangan. Ini yang harus menjadi pertimbangan DPRD Kota Bandung. "Kalau ternyata dalam APBD Perubahan besaran Bawaku Makmur belum mencukupi, kami berharap di APBD murni tahun 2008 kebutuhan Bawaku Makmur dapat diakomodasi," kata Ema. (MHF) 

Kompas Jabar

Kamis, 13 September 2007

Bahan Pokok
Siap Digelar Operasi Pasar

Bandung, Kompas - Meskipun harga berbagai bahan pokok cenderung naik, pasokannya akan mencukupi selama bulan puasa. Jika kenaikan harga sampai menimbulkan keresahan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung akan segera menggelar operasi pasar.

"Selama ini stok bahan pokok di Kota Bandung tidak ada masalah. Kenaikan harga juga masih dapat ditoleransi," kata Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung Ema Sumarna di Bandung, Rabu (12/9).

Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Atot Kustawa mengatakan, pihaknya terus memantau pasokan bahan-bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pasar tradisional yang menjadi acuan antara lain Pasar Andir, Pasar Sederhana, dan Pasar Kosambi.

Pantauan dilakukan dua kali dalam seminggu, yakni pada Selasa dan Jumat. "Saat ini harga di pasar-pasar itu masih terjangkau meskipun permintaan barang relatif naik," ujar Atot.

Ia mengatakan, kenaikan harga berbagai bahan pokok berkisar 6-8 persen. Ambang batas kenaikan harga adalah 25 persen. ‘Namun, meski hanya naik 10 persen dan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat, akan langsung digelar operasi pasar. "Biasanya kami periksa dulu. Jika barang sudah langka di pasar, barang yang ada di distributor atau produsen segera kami distribusikan dengan harga murah," kata Atot.

Kenaikan dan kelangkaan barang kebutuhan pokok amat bergantung dari jenis barang dan permintaan pasar. Kenaikan harga biasanya terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Harga berbagai bahan pokok di Pasar Cihaurgeulis mulai naik. Harga daging ayam yang biasanya Rp 18.000 per kilogram kini menjadi Rp 21.000 per kilogram. Harga telur curah dari Rp 9.500 menjadi Rp 11.000 per kilogram. Harga kacang buncis dari Rp 3.000 per kilogram menjadi Rp 3.500 per kilogram. Harga mentimun pun menjadi Rp 5.000 per kilogram dari semula Rp 3.500 per kilogram.

Meskipun harga naik, omzet pedagang stabil. Rohmat (28), pedagang sayur-mayur, mengatakan, dalam sehari omzetnya mencapai Rp 2 juta. Dia berharap menjelang Lebaran nanti omzetnya meningkat sehingga bisa mudik ke kampungnya di Garut. (MHF)